BERIKABARNEWS l – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melontarkan kritik tajam terhadap Amerika Serikat menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer besar-besaran di Caracas. Anwar menilai tindakan tersebut mencederai kedaulatan negara dan melanggar prinsip hukum internasional.
Melalui pernyataan resmi di akun media sosial X miliknya, Anwar menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer untuk menjatuhkan pemimpin negara berdaulat merupakan preseden berbahaya bagi tatanan global. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi melemahkan norma dasar hubungan antarnegara.
“Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat dengan cakupan dan sifat yang tidak biasa. Tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional,” tulis Anwar Ibrahim. Ia mendesak agar Nicolas Maduro dan istrinya segera dibebaskan tanpa penundaan.
Anwar juga menyoroti dampak intervensi asing terhadap rakyat Venezuela yang saat ini tengah menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan dan ketegangan sosial. Ia menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan yang dipaksakan dari luar justru berisiko memperdalam penderitaan masyarakat sipil.
“Adalah hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri,” tegas Anwar. Ia menyerukan de-eskalasi dan dialog sebagai jalan paling kredibel untuk menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil.
Baca Juga : Trump Klaim AS Tangkap Nicolas Maduro Usai Serangan di Caracas
Situasi Venezuela memanas setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa pasukan elit Amerika Serikat berhasil menangkap Nicolas Maduro dan istrinya dalam sebuah operasi yang disebutnya “brilian”.
Laporan dari Caracas menyebutkan adanya ledakan besar dan aktivitas udara intens sejak Sabtu dini hari, dengan sejumlah lokasi strategis menjadi sasaran operasi militer.
Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat melakukan agresi militer serius, sementara keberadaan Maduro pasca-pengumuman keadaan darurat belum dikonfirmasi secara resmi.
Ketegangan regional pun meningkat, mendorong Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan pertemuan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta memperketat pengamanan perbatasan. *
