BERIKABARNEWS l MANILA – Dinamika politik Filipina kembali memanas. Sejumlah kelompok masyarakat sipil secara resmi mengajukan pengaduan pemakzulan terhadap Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Kamis (22/1/2026). Presiden dituding terlibat penipuan sistematis anggaran negara melalui proyek pengendalian banjir fiktif bernilai miliaran dolar.

Pengaduan tersebut didukung oleh blok Makabayan, koalisi partai sayap kiri Filipina. Marcos dituduh menyalahgunakan kewenangannya dengan menyisipkan proyek infrastruktur bermasalah dalam Anggaran Nasional, yang diduga kuat menjadi sarana pengalihan dana kepada sekutu politik dan kroni menjelang pemilu.

Proyek Banjir Fiktif Diduga Jadi “Dana Politik”

Dalam dokumen pengaduan yang dikutip dari AFP, Presiden Marcos dituding menginstitusikan skema pengurasan anggaran hingga 545,6 miliar peso Filipina atau setara 9,2 miliar dolar AS melalui proyek pengendalian banjir yang tidak pernah terealisasi secara optimal.

Proyek-proyek tersebut disebut diarahkan kepada kontraktor tertentu, sehingga dana negara berubah fungsi menjadi modal politik untuk pemilihan umum paruh waktu 2025. Tuduhan ini memicu kemarahan publik, terutama di tengah kerentanan Filipina terhadap bencana topan dan banjir.

Selain dugaan pengalihan dana, laporan pemakzulan juga menyinggung adanya permintaan suap oleh presiden. Namun, tuduhan ini masih menunggu penguatan bukti dari kesaksian mantan anggota kongres yang kini berstatus buronan.

Bantahan Marcos dan Respons Pelapor

Menanggapi tudingan tersebut, Presiden Ferdinand Marcos Jr. secara tegas membantah keterlibatannya. Ia mengklaim justru menjadi pihak yang memerintahkan penyelidikan terhadap proyek-proyek bermasalah itu, yang kini menyeret puluhan kontraktor dan pejabat publik ke proses hukum.

Namun, pelapor utama Liza Maza meragukan klaim tersebut. Ia menilai penyelidikan pemerintah hanya sebatas upaya pengalihan perhatian publik.

“Kami melihat ini sebagai bentuk penutupan kasus. Presiden adalah aktor utama dari skandal korupsi ini,” tegasnya.

Pengaduan kali ini menjadi upaya pemakzulan kedua terhadap Marcos dalam satu pekan terakhir. Sebelumnya, seorang pengacara juga mengajukan gugatan terkait penahanan mantan Presiden Rodrigo Duterte dan dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Baca Juga : Trump Tegaskan Ambisi Akuisisi Greenland di WEF Davos

Meski secara konstitusional setiap warga Filipina berhak mengajukan pemakzulan dengan dukungan minimal satu anggota Kongres, peluang keberhasilan langkah ini dinilai tipis.

Pengamat politik Universitas Santo Tomas Manila, Dennis Coronacion, menyebut dominasi loyalis Marcos di Dewan Perwakilan Rakyat menjadi hambatan utama.

“Sangat kecil kemungkinan gugatan ini lolos dari Komite Kehakiman, apalagi hingga pemungutan suara pleno,” ujarnya.

Situasi ini mengingatkan pada upaya pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte tahun lalu, yang akhirnya kandas setelah Mahkamah Agung membatalkannya karena persoalan prosedural. (ing)

Sumber :

AFP