BERIKABARNEWS l JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Self Regulatory Organization (SRO) resmi meluncurkan langkah besar untuk mereformasi pasar modal Indonesia. Melalui delapan rencana aksi strategis, OJK berkomitmen meningkatkan likuiditas, transparansi, serta daya saing global pasar keuangan nasional.
Komitmen bertajuk “Bold and Ambitious Reforms” ini disampaikan langsung oleh Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Friderica menegaskan reformasi ini dirancang untuk menjawab ekspektasi Global Index Provider, seperti MSCI, agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan menarik bagi investor institusi global.
Salah satu kebijakan utama dalam reformasi ini adalah kenaikan batas minimum saham publik (free float) menjadi 15 persen, dari sebelumnya 7,5 persen. Emiten baru wajib memenuhi ketentuan tersebut saat penawaran umum perdana (IPO), sementara emiten lama diberikan masa transisi melalui berbagai aksi korporasi.
Selain itu, OJK juga memperketat transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO) guna memastikan keterbukaan pemilik manfaat sebenarnya di balik suatu perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan menyelaraskan praktik pasar modal Indonesia dengan standar internasional.
Penguatan juga dilakukan pada data kepemilikan saham. Melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), data investor akan diklasifikasikan secara lebih detail sesuai praktik global dan dipublikasikan melalui situs resmi BEI agar publik dapat memantau arus investasi secara transparan.
Di sisi penegakan hukum dan tata kelola, OJK menyiapkan sejumlah langkah tegas, termasuk demutualisasi BEI untuk memperkuat tata kelola bursa dan meminimalkan konflik kepentingan. OJK juga berkomitmen memperketat sanksi terhadap manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.
Tak hanya itu, OJK akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi dan komisaris emiten, serta sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan untuk menjamin kualitas dan akurasi informasi perusahaan.
Baca Juga : Friderica Widyasari Dewi Ditunjuk Jadi Plt Ketua OJK, Ini Fokus Prioritasnya
Sinergitas dan Kolaborasi Lintas Lembaga
Reformasi ini turut diperkuat melalui sinergi lintas lembaga, melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Danantara, guna memperdalam pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang nasional.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa perlindungan investor menjadi prioritas utama dalam seluruh kebijakan tersebut. Ia memastikan OJK akan terus hadir menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan Indonesia.
Dukungan juga datang dari para pemangku kepentingan. Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan kesiapan bursa untuk meningkatkan standar keterbukaan informasi. Sementara CEO Danantara, Rosan Roeslani, menekankan bahwa pertumbuhan pasar modal harus diiringi kualitas tata kelola dan akuntabilitas yang kuat.
Reformasi ambisius ini diharapkan menjadi momentum bagi pasar modal Indonesia untuk naik kelas, sekaligus memberikan rasa aman dan kepercayaan lebih besar bagi investor ritel maupun institusi dalam menempatkan dananya di pasar domestik.*
Sumber :
InfoPublik
