BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah optimalisasi sistem pelaporan digital terintegrasi.
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa akuntabilitas yang terukur menjadi kunci agar program prioritas pemerintah pusat dapat berjalan efektif di daerah.
“Program seperti pembangunan rumah layak huni, penguatan ketahanan pangan, Jaminan Kesehatan Nasional, hingga pengendalian inflasi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Harisson usai mengikuti sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri secara virtual, Rabu (4/3/2026).
Untuk memastikan anggaran berdampak nyata, Pemprov Kalbar mengoptimalkan sistem e-Monev yang terintegrasi dengan aplikasi SIWASIAT. Melalui platform digital tersebut, pelaporan kinerja dapat dipantau secara terbuka dan real-time.
Pengawasan difokuskan pada sektor-sektor strategis, antara lain penanggulangan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Digitalisasi ini diharapkan mampu memastikan bantuan tepat sasaran, menjaga stabilitas harga bahan pokok, sekaligus mendorong iklim usaha yang lebih kondusif di Kalimantan Barat.
Baca Juga : Ramadan Penuh Keberkahan, Gubernur Kalbar Ajak Masyarakat Pererat Ukhuwah
Harisson memastikan seluruh Program Strategis Nasional telah diselaraskan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Sinkronisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun keterlambatan pelaksanaan.
“Kami ingin manfaat program nasional benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa. Digitalisasi pelaporan bukan sekadar administrasi, tetapi cara memastikan negara hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Melalui penguatan sistem digital dan sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Kalbar optimistis capaian pembangunan di Kalimantan Barat semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.*
