BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin Rapat Kerja (Raker) bersama bupati dan wali kota se-Kalbar di Aula Garuda Kantor Gubernur, Selasa (8/9/2026).
Raker Bupati-Wali Kota se-Kalbar tersebut membahas sejumlah persoalan strategis daerah, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), hingga pengendalian inflasi.
Pertemuan itu sekaligus menjadi upaya mengawal pelaksanaan delapan program prioritas Presiden. Pemerintah daerah diminta menyusun rencana aksi yang berorientasi pada penyelesaian masalah (problem-solving).
Baca Juga : Rp6,21 Triliun APBD Perubahan Kalbar 2026, Karhutla Jadi Prioritas
Karhutla menjadi salah satu isu utama yang dibahas karena berdampak langsung terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Data hingga September 2026 mencatat sebanyak 7.569 titik panas atau hotspot terdeteksi di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut turut menyebabkan 1.053 kasus ISPA.
Tiga wilayah bahkan masuk kategori kualitas udara berbahaya, yakni Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, dan Kota Pontianak.
Pemprov Kalbar meminta penanganan kondisi tersebut dipercepat melalui mitigasi bencana lintas sektor. Masyarakat juga diimbau menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.
Selain karhutla dan ISPA, pengendalian inflasi turut menjadi pembahasan dalam raker bersama para kepala daerah.
Baca Juga : Puncak Karhutla Kalbar, Perusahaan Sawit Diminta Pastikan Konsesi Bebas Api
Ria Norsan juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Raker tersebut sekaligus mengevaluasi sejumlah indikator makro pembangunan dan kesiapan daerah dalam mendukung program nasional.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat mencapai 5,87 persen. Sementara itu, target penanganan backlog perumahan mencapai 667.266 unit.
Pada sektor pangan dan ekonomi, pemerintah daerah didorong memperkuat peran Koperasi Merah Putih serta meningkatkan penyerapan bahan pangan lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ria Norsan meminta setiap kepala daerah tidak sekadar menghasilkan kesimpulan dari raker. Ia menegaskan setiap daerah harus segera memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur.
“Saya tidak ingin rapat kerja ini hanya berakhir pada kesimpulan dan dokumentasi. Setelah rapat ini, setiap daerah wajib memiliki rencana aksi yang konkret. Harus jelas: apa yang dikerjakan, siapa penanggung jawabnya, di mana lokasinya, berapa targetnya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” tegas Ria Norsan, Selasa (8/9/2026).*
