BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga krisis air dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalbar Tahun 2026.
Rapat Forkopimda Kalbar digelar di Balai Petitih, Pontianak, Selasa (8/9/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang tengah dihadapi masyarakat di tengah kemarau panjang.
Selain penanganan karhutla, rapat juga membahas dampak bencana terhadap ketahanan pangan serta ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.
Dalam rapat tersebut, jajaran Forkopimda Kalbar melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Karhutla menjadi salah satu perhatian utama, terutama di wilayah yang dinilai memiliki risiko tinggi seperti Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya. Percepatan pemadaman menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak kebakaran.
Baca Juga : Raker Bupati-Wali Kota se-Kalbar Bahas Karhutla, ISPA hingga Inflasi
Dampak kemarau terhadap sektor pertanian juga menjadi pembahasan. Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah risiko gagal panen yang dapat memengaruhi pasokan pangan daerah.
Ria Norsan mengatakan pembahasan dalam rapat Forkopimda dilakukan untuk memperbarui kondisi terkini di tengah masyarakat.
“Hari ini kita rapat dengan Forkopimda, meng-update masalah-masalah terkini yang beredar di masyarakat kita. Diantaranya, adalah masalah kebakaran hutan dan lahan dan ini kita bahas juga masalah ketahanan pangan,” ujar Ria Norsan, Selasa (8/9/2026).
Selain karhutla, krisis pasokan air bersih turut menjadi perhatian dalam rapat Forkopimda Kalbar.
Fenomena salinitas atau intrusi air asin disebut mengganggu proses pengolahan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani di tengah kemarau panjang.
Baca Juga : Wagub Krisantus Ungkap 76 Persen Karhutla Berhasil Dipadamkan
Pemprov Kalbar juga menggandeng mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan untuk membantu menyalurkan air bersih ke sejumlah kawasan permukiman yang membutuhkan.
Untuk mendukung penanganan kondisi darurat di lapangan, Pemprov Kalbar telah melakukan pergeseran alokasi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat dan mempercepat dukungan operasional tanggap darurat, termasuk penanganan karhutla.
Upaya penanganan dilakukan melalui Satuan Tugas Gabungan yang melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD.
Selain persoalan karhutla dan air bersih, Forkopimda Kalbar juga membahas dinamika kawasan perbatasan, termasuk pengawasan pergerakan harga bahan bakar minyak (BBM) serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sinergi lintas sektor melalui rapat Forkopimda Kalbar diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla dan krisis air sekaligus menekan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat.*
