BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menerima aspirasi mahasiswa Universitas Panca Bhakti Pontianak yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalbar, Rabu sore (28/10/2026).
Dalam dialog tersebut, ia menanggapi sejumlah isu, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM), pendidikan, infrastruktur, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ria Norsan mengatakan, berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan, penanganan sejumlah isu tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat.
Terkait karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten dan kota, Manggala Agni, relawan, serta berbagai elemen masyarakat untuk mengendalikan kebakaran.
“Penanganan karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat agar kebakaran tidak kembali terjadi,” ujarnya.
Baca Juga : Hotspot Karhutla Kalbar Nihil, Ria Norsan Minta Kewaspadaan Tetap Ditingkatkan
Di sektor pendidikan, Ria Norsan memaparkan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat mencapai 26 persen. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung perbaikan fasilitas sekolah dan pemenuhan sarana pembelajaran.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan perlu diimbangi dengan ketersediaan fasilitas yang layak agar proses belajar mengajar berjalan optimal.
“Pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan Kalimantan Barat. Karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran harus didukung dengan fasilitas sekolah yang layak dan sarana pendidikan yang memadai,” jelasnya.
Sementara itu, di bidang infrastruktur, pemerintah provinsi mencatat persentase jalan mantap meningkat dari 45 persen menjadi 55 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut terus naik hingga mencapai 80 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Susun Aturan Perladangan untuk Cegah Karhutla
Dalam dialog tersebut, Gubernur Kalbar juga menjelaskan upaya koordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi kendala distribusi BBM di sejumlah daerah.
Selain itu, pemerintah daerah turut mendukung pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai ketentuan.
Ria Norsan menilai penyampaian aspirasi secara terbuka merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyebut masukan mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Masukan dari mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang penting bagi pemerintah. Aspirasi ini menjadi perhatian kami dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Pada akhir dialog, Ria Norsan menandatangani berkas tuntutan mahasiswa sebagai bentuk penerimaan aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat membantu memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.*
