BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok. Upaya ini dilakukan melalui penerapan Strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam High Level Meeting Strategi 4K yang digelar di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Rabu (12/11/2025). Pertemuan turut dihadiri Forkopimda, kepala daerah se-Kalbar, dan perangkat daerah terkait.
Wagub menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru, ketika konsumsi masyarakat umumnya meningkat.
“Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk menyatukan strategi pengendalian inflasi di seluruh daerah Kalimantan Barat agar stabilitas harga dan pasokan tetap terjaga,” ujarnya.
Strategi ini juga mengacu pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027 yang ditetapkan oleh TPIP melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Roadmap tersebut mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1% sesuai PMK Nomor 31/PMK.010/2024.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Kukuhkan FORMAJAKON 2025–2030 dan Gelar Forum Jasa Konstruksi
TPID Provinsi Kalbar telah merampungkan penyusunan peta jalan pengendalian inflasi daerah dan menunggu penetapan resmi. Implementasinya tetap fokus pada empat aspek utama dalam Strategi 4K.
Wagub memaparkan bahwa inflasi Kalimantan Barat selama 2025 berada pada level yang stabil. Pada Oktober 2025:
- Inflasi y-on-y: 2,07%
- Inflasi m-to-m: 0,17%
- Inflasi y-to-d: 1,33%
Kabupaten Ketapang tercatat memiliki inflasi tertinggi (3,06%), sementara Kota Pontianak menjadi yang terendah (1,58%).
Menurut kajian BPS, penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok makanan, seperti beras, daging ayam ras, dan produk hortikultura, serta kenaikan tarif transportasi udara dan LPG rumah tangga.
Menutup arahannya, Wagub Krisantus mengapresiasi kerja sama antar daerah dalam menjaga rantai pasok kebutuhan pokok di Kalimantan Barat.
“Penguatan rantai distribusi dan ketersediaan harus menjadi baseline TPID dalam menentukan langkah strategis. Kerja sama antar daerah perlu ditindaklanjuti secara cepat,” tegasnya. *
Sumber :
MC Kalbar/InfoPublik.id
