BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, usai menghadiri Forum TSBLP/CSR Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam.
Bahasan menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta merupakan salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, program CSR akan lebih efektif apabila disusun selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui penyelarasan program CSR dengan prioritas pembangunan, kita berharap kontribusi perusahaan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Forum TSBLP/CSR tersebut bertujuan menyelaraskan program CSR perusahaan dengan agenda prioritas pembangunan Kalimantan Barat tahun 2027 sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Bahasan menegaskan, Pemerintah Kota Pontianak membuka peluang seluas-luasnya bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan infrastruktur sosial.
Ia berharap komitmen yang dibangun melalui forum tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, melainkan diwujudkan dalam program-program berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Pontianak Jadi Tuan Rumah Dua Turnamen Bulutangkis Internasional, Atlet dari 15 Negara Dijadwalkan Hadir
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalbar agar mengarahkan program TSBLP atau CSR untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 telah disusun dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan, pembukaan akses yang mendukung mobilitas masyarakat dan investasi, serta penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
“Program-program tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota serta potensi dukungan dari masing-masing perusahaan,” katanya.
Ria Norsan menegaskan, pelaksanaan CSR ke depan tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menyebut pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi pertanian, penyediaan air bersih hingga fasilitas publik lainnya sebagai sektor yang layak menjadi perhatian perusahaan melalui program CSR.
Baca Juga : Edi Kamtono Minta Perbankan Percepat Penyaluran KUR bagi UMKM Pontianak
Menurutnya, infrastruktur merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.
“Karena itu, kami mengarahkan agar setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor ekstraktif dan berbasis sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya,” tegasnya.
Forum TSBLP/CSR Provinsi Kalbar juga dirangkaikan dengan penandatanganan dan penyerahan komitmen perusahaan kepada Gubernur Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027.*
