BERIKABARNEWS l KYIV – Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha menegaskan bahwa penyelesaian konflik dengan Rusia membutuhkan langkah politik di level tertinggi. Menurutnya, pertemuan langsung antara para pemimpin kedua negara menjadi kunci untuk menuntaskan isu-isu paling krusial dalam negosiasi damai. Dalam konteks itu, Sybiha menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki peran penentu.
Ukraina kini berupaya memacu jalur diplomasi setelah perang berlangsung selama empat tahun. Kyiv ingin memanfaatkan momentum mediasi Amerika Serikat sebelum perhatian Washington teralihkan oleh dinamika politik domestik, termasuk pemilu paruh waktu Kongres pada November mendatang.
Berbicara dalam wawancara eksklusif, Sybiha menyebut sebagian besar dari 20 poin rencana perdamaian sudah berada di jalur kesepakatan. Namun, beberapa poin paling sensitif dinilai hanya bisa diselesaikan melalui dialog langsung antarpemimpin.
“Isu-isu tersulit harus diputuskan di tingkat tertinggi. Hanya Presiden Trump yang punya kekuatan politik untuk menghentikan perang ini,” ujarnya.
Meski perundingan trilateral yang dimediasi AS di Abu Dhabi pekan ini belum menghasilkan terobosan besar, perkembangan positif tetap terlihat. Ukraina dan Rusia sepakat melakukan pertukaran 314 tawanan perang. Presiden Volodymyr Zelenskyy juga mengonfirmasi usulan Amerika Serikat untuk menggelar putaran negosiasi lanjutan di Miami pada pekan depan.
Namun, jurang perbedaan antara Kyiv dan Moskow masih lebar, terutama terkait isu teritorial dan keamanan strategis. Rusia bersikeras menuntut sisa wilayah Donetsk yang belum dikuasainya, tuntutan yang ditolak tegas Ukraina. Selain itu, Kyiv menuntut pengembalian kendali penuh atas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, fasilitas nuklir terbesar di Eropa yang masih berada di bawah pendudukan Rusia.
Sejumlah laporan menyebutkan draf kesepakatan damai ditargetkan rampung pada Maret 2026. Jika tercapai, kesepakatan tersebut berpotensi diikuti referendum nasional dan pemilihan umum di Ukraina pada Mei mendatang.
Baca Juga : AS Usulkan Florida Jadi Tuan Rumah Perundingan Langsung Ukraina–Rusia
Di sisi lain, Ukraina menaruh perhatian besar pada jaminan keamanan pascagencatan senjata. Sybiha menyatakan bahwa keterlibatan Amerika Serikat sebagai penjamin utama sangat krusial untuk mencegah agresi ulang di masa depan. AS disebut siap memberikan jaminan keamanan yang diratifikasi melalui Kongres sebagai penopang kesepakatan damai.
“Saya tidak percaya pada arsitektur keamanan tanpa Amerika Serikat. Mereka harus terlibat,” tegasnya.
Mekanisme pengawasan gencatan senjata yang dibahas kemungkinan akan mengandalkan teknologi seperti drone, sensor, dan satelit, bukan penempatan pasukan tempur. Meski demikian, beberapa negara selain Inggris dan Prancis dikabarkan menyatakan kesiapan mengirim pasukan sebagai kekuatan pencegah.
Terkait isu kemungkinan pembicaraan bilateral antara Rusia dan Amerika Serikat di luar keterlibatan Kyiv, Ukraina menyampaikan sikap tegas. Pemerintah Ukraina menolak segala bentuk kesepakatan yang dibuat tanpa persetujuan mereka atau yang mengorbankan kedaulatan negara.
Sybiha menegaskan, pengakuan atas klaim Rusia terhadap Krimea atau wilayah Donbas tidak akan pernah diterima. “Kami tidak akan mengakuinya. Ini bukan hanya soal Ukraina, tetapi soal prinsip dasar hukum internasional,” pungkasnya.*
Sumber :
Reuters
