BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai terobosan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, strategi creative financing atau pembiayaan kreatif mulai dioptimalkan sebagai langkah menuju kemandirian fiskal.
Kebijakan ini disampaikan dalam pertemuan di Ruang Data Analytic Center Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (28/4/2026). Fokus utama diarahkan pada peningkatan transparansi, efisiensi anggaran, serta optimalisasi aset daerah agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan bahwa digitalisasi menjadi fondasi utama pengelolaan keuangan modern. Pemerintah daerah kini mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS, EDC, hingga virtual account di berbagai layanan publik.
Langkah ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, tetapi juga dinilai efektif menekan potensi kebocoran anggaran.
Selain itu, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) versi terbaru turut mempercepat reformasi birokrasi keuangan.
“Melalui validasi otomatis terhadap batas anggaran, SIPD dapat meminimalisir kesalahan data sekaligus mempercepat evaluasi anggaran secara real-time,” jelasnya.
Tak hanya mengandalkan digitalisasi, Pemprov Kalbar juga mulai mengoptimalkan aset daerah yang sebelumnya belum produktif. Langkah ini menjadi strategi penting untuk meningkatkan PAD tanpa harus membebani APBD.
Baca Juga : Ria Norsan dan Senator Erlinawati Perkuat UMKM dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar
Selain itu, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga terus didorong agar mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Strategi pembiayaan kreatif ini sekaligus membuka peluang pembiayaan alternatif guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Meski fokus pada peningkatan pendapatan, Ria Norsan menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi, serta mendorong peran sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dengan tata kelola berbasis data dan sistem yang semakin akuntabel, Kalimantan Barat optimistis mampu memperkuat kemandirian fiskal.
Sinergi antara digitalisasi dan strategi pembiayaan kreatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan keuangan daerah yang modern dan berkelanjutan di Indonesia.*
