BERIKABARNEWS l BEIRUT – Ketegangan di Lebanon kembali memanas setelah kelompok bersenjata Hizbullah menolak perjanjian keamanan terbaru, sementara serangan drone Israel menghantam wilayah Nabatieh al-Fawqa pada Sabtu (27/6/2026). Insiden ini mempertegas rapuhnya upaya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel yang baru disepakati sehari sebelumnya.
Serangan drone tersebut terjadi di luar zona keamanan yang telah dipetakan Israel dalam perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa kesepakatan damai belum mampu meredakan konflik yang terus berlangsung di lapangan.
Militer Israel mengonfirmasi penggunaan drone dalam operasi tersebut. Mereka menyebut serangan itu menargetkan seorang individu yang dinilai membahayakan pasukan Israel, meski tanpa menjelaskan identitas target maupun bukti yang mendukung klaim tersebut.
Ketegangan semakin meningkat setelah pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, secara terbuka menolak perjanjian yang ditandatangani pada Jumat (26/6/2026).
Qassem menilai kesepakatan tersebut sebagai bentuk “penyerahan diri” kepada Israel. Menurutnya, sejumlah poin dalam perjanjian justru melegitimasi keberadaan militer Israel di wilayah Lebanon dan berpotensi menggerus kedaulatan negara.
Ia juga menyoroti klausul yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata Hizbullah. Bagi kelompok itu, syarat tersebut dinilai tidak dapat diterima.
“Kami tidak meninggalkan medan perang di saat-saat tersulit, dan kami tidak akan meninggalkannya sekarang,” tegas Qassem.
Baca Juga : Gencatan Senjata Gagal Bertahan, Serangan Israel ke Lebanon Tewaskan 16 Orang
Penolakan Hizbullah menunjukkan masih adanya perbedaan tajam dalam upaya penyelesaian konflik. Kelompok tersebut menilai Memorandum of Understanding (MoU) antara Iran dan Amerika Serikat yang disepakati dua pekan lalu seharusnya menjadi landasan utama penghentian konflik.
Menurut Hizbullah, MoU tersebut lebih menjamin integritas teritorial Lebanon dibanding kesepakatan baru yang dimediasi Washington.
Sementara itu, kerangka perjanjian terbaru mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari sebagian wilayah Lebanon selatan, yang diiringi pengerahan tentara nasional Lebanon.
Namun, Israel masih diperbolehkan mempertahankan kehadiran militernya di zona keamanan yang diperluas hingga seluruh implementasi perjanjian selesai. Ketentuan inilah yang menjadi salah satu poin paling kontroversial.
Baca Juga : Ketegangan AS-Iran Mereda, Ancaman Selat Hormuz Masih Bayangi Ekonomi Global
Di tengah tarik-ulur politik dan eskalasi militer, warga sipil Lebanon tetap menjadi kelompok yang paling terdampak. Lebih dari satu juta warga Lebanon dilaporkan masih belum dapat kembali ke rumah mereka akibat konflik berkepanjangan.
Perang yang berlangsung bersamaan dengan ketegangan regional terus memicu korban jiwa serta kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah.
Serangan di Nabatieh menjadi bukti bahwa kesepakatan diplomatik di atas kertas belum tentu mencerminkan situasi nyata di lapangan. Selama aksi militer masih dijadikan instrumen tekanan politik, harapan akan perdamaian yang stabil di Lebanon masih sulit terwujud.
Dunia internasional kini menanti langkah lanjutan Amerika Serikat sebagai mediator dalam merespons penolakan Hizbullah serta operasi militer Israel yang tetap berlangsung meski perjanjian baru saja disepakati.*
Sumber :
Reuters
