BERIKABARNEWS l TEHERAN – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan negaranya siap membalas jika Washington melancarkan serangan militer ke wilayah Iran.
Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan Timur Tengah. Meski retorika yang dilontarkan terbilang keras, Teheran memastikan jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup.
Araghchi menegaskan Iran memiliki hak untuk membela diri apabila diserang. Ia menyebut pangkalan dan kepentingan AS di kawasan bisa menjadi target balasan. Namun di saat yang sama, Iran tengah menyiapkan proposal untuk dibahas dalam pertemuan lanjutan di Geneva, Swiss, yang dijadwalkan pekan ini.
Menurut Araghchi, pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kerangka kesepakatan guna meredam eskalasi militer. Ia optimistis pembahasan teknis bisa mengarah pada kesepakatan cepat apabila kedua pihak menunjukkan itikad baik.
Di sisi lain, Washington meningkatkan tekanan dengan mengerahkan dua kapal induk beserta jet tempur dan sistem pertahanan udara ke kawasan Timur Tengah. Utusan Timur Tengah pilihan Donald Trump, yakni Steve Witkoff, mempertanyakan sikap Iran yang dinilai belum melunak di tengah tekanan maksimal tersebut.
Baca Juga : Ekspor Melonjak 22 Persen, Ekonomi Taiwan 2026 Kian Solid Berkat AI
Situasi yang memanas turut memicu kecemasan di dalam negeri Iran. Warga Teheran dilaporkan diliputi kekhawatiran akan potensi konflik terbuka, mengingat memori serangan terhadap fasilitas nuklir pada pertengahan tahun lalu masih membekas.
Sejumlah negara seperti Swedia, Serbia, Polandia, dan Australia bahkan telah mengimbau warganya untuk meninggalkan Iran selagi penerbangan komersial masih tersedia.
Di tengah tekanan eksternal, situasi domestik Iran juga bergejolak. Aksi demonstrasi pro dan kontra pemerintah terjadi di sejumlah universitas di Teheran. Krisis ekonomi akibat sanksi internasional menjadi salah satu pemicu ketidakpuasan publik.
Iran tetap bersikukuh bahwa program pengayaan uranium yang dijalankannya bertujuan sipil dan merupakan hak sebagai negara berdaulat. Dunia kini menanti hasil pertemuan di Geneva, yang dinilai bisa menjadi penentu: meredakan krisis atau justru membuka babak baru konflik di Timur Tengah.*
Sumber :
AFP
