BPJPH Matangkan Kebijakan Wajib Halal, Berlaku Penuh Oktober 2026

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan kebijakan Wajib Halal 2026. (Foto Humas BPJPH)

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mematangkan kesiapan penerapan kebijakan Wajib Halal yang akan berlaku penuh mulai 18 Oktober 2026. Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian penting dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan konsumen dan daya saing ekonomi nasional.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kualitas dan kepercayaan.

“Wajib halal adalah bagian integral dari visi besar Presiden Prabowo. Ini bukan hanya soal agama, tetapi standar universal kesehatan, kebersihan, dan kualitas. Jika kita tidak tertib halal, Indonesia bisa tertinggal dalam persaingan global,” ujar Haikal Hasan dalam siaran pers, Rabu (24/12/2025).

Haikal menjelaskan, implementasi kebijakan wajib halal sejalan dengan dua prioritas nasional pemerintah. Pada aspek kemandirian bangsa, kebijakan ini memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan industri halal dari hulu hingga hilir agar mampu menciptakan nilai tambah serta menembus pasar global.

Sementara pada aspek kehidupan yang harmonis dan berkeadaban, layanan halal dihadirkan secara inklusif, adaptif, dan kolaboratif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, transformasi layanan halal yang berintegritas akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai industri halal dunia sekaligus menopang kedaulatan ekonomi nasional.

Baca Juga : Pratikno: Natal Harus Menguatkan Kepedulian

BPJPH juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha mengenai penahapan kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan secara luas mulai Oktober 2026.

Produk yang masuk dalam kategori wajib halal mencakup makanan dan minuman, termasuk produk UMK dan produk impor, bahan baku serta bahan tambahan pangan, hasil dan jasa penyembelihan, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga barang gunaan seperti sandang, peralatan rumah tangga, alat tulis, dan alat kesehatan berisiko rendah.

Sebagai catatan, tahap awal kebijakan ini telah diberlakukan sejak 18 Oktober 2024, khusus untuk produk makanan dan minuman dari pelaku usaha skala menengah dan besar.

Sertifikasi Halal Sebagai Standar Kualitas Global

BPJPH menegaskan bahwa halal kini telah menjadi standar kualitas global. Melalui percepatan fasilitasi sertifikasi, penguatan riset industri, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis Indonesia mampu tampil sebagai pemimpin pasar halal dunia.

“Halal bukan semata identitas keagamaan, tetapi jaminan kualitas yang diakui secara internasional. Kami ingin menghadirkan produk halal yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Haikal Hasan. *

 

Sumber :

InfoPublik.id

BRIN dan UiTM Malaysia Jajaki Riset Limbah Biomassa untuk Solusi Lingkungan

BERIKABARNEWS l SERPONG – Badan Riset dan Inovasi...

BRIN dan Universiti Teknologi MARA Malaysia menjajaki kerja sama penelitian material fungsional berbasis limbah biomassa di Serpong. (Foto: BRIN)

Yusril: Kekosongan Jabatan Wapres Tak Ganggu Pemerintahan

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum,...

Yusril Ihza Mahendra menyampaikan penjelasan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden. (Foto: youtube.com/@kumhamimipas)

Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Sebut Kesatria

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi...

Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Proses Pengganti Wapres Segera Dibahas

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)...

Ketua MPR Ahmad Muzani saat memberikan keterangan terkait penerimaan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. (Foto tangkapan layar/ Youtube Kompas TV)

Nusron Wahid Ungkap Penertiban HGU 11 Perusahaan, Kalbar Terbanyak

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata...

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan penertiban HGU terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terkait karhutla, mayoritas berada di Kalimantan Barat. (Foto: ATR/BPN)

120 Anggota DPR Usulkan HMP untuk Pemakzulan Gibran

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR...

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin rapat penerimaan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran di Kompleks Parlemen Senayan. (Tangkapan Layar/ youtube.com/@TVRPARLEMEN)

berita terkini