BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penataan Ruang Laut di Kota Pontianak. Kehadiran UPT ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola ruang laut yang berkelanjutan di Kalbar.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, saat menerima audiensi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ruang Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Senin (9/2/2026).
Menurut Harisson, pembentukan UPT Penataan Ruang Laut di Pontianak merupakan langkah strategis untuk memangkas alur birokrasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di sektor kelautan dan pesisir.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada prinsipnya mendukung rencana pembentukan UPT ini. Keberadaannya akan mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP, Fajar Kurniawan, menilai kehadiran UPT di Pontianak akan mempermudah sinkronisasi program kerja antara KKP dan Pemprov Kalbar, termasuk dengan wilayah sekitarnya.
“UPT ini penting untuk mempercepat, mempermudah, dan memperpendek layanan publik. Dengan adanya unit teknis di daerah, koordinasi akan lebih efektif dan responsif,” jelas Fajar.
UPT Penataan Ruang Laut yang berada di bawah Ditjen PRL KKP ini juga diharapkan menjadi penggerak implementasi konsep Ekonomi Biru (blue economy) yang berkelanjutan. Unit ini memiliki peran strategis dalam memastikan pemanfaatan ruang laut berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Tekankan Pendidikan Karakter Anak Hadapi Tantangan Era Digital
Fungsi utama UPT Penataan Ruang Laut meliputi fasilitasi penyusunan tata ruang dan zonasi wilayah laut, pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai regulasi, serta pembinaan zonasi untuk mendukung pemanfaatan ruang laut yang inklusif dan berkeadilan.
Penataan Ruang Laut yang Inklusif
Dengan adanya UPT di tingkat daerah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Kalimantan Barat diharapkan semakin optimal. Hal ini menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Audiensi tersebut juga menjadi momentum penyelarasan pandangan teknis antara jajaran Pemprov Kalbar dan KKP dalam menyambut rencana operasional UPT Penataan Ruang Laut di Pontianak dalam waktu dekat. *
Sumber :
MC Kalbar
