BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggandeng Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar untuk mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, mengingat cakupan kepesertaan di Kalbar saat ini masih tergolong rendah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan bahwa hingga kini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalbar baru mencapai sekitar 27 persen dari total jumlah pekerja yang diperkirakan mencapai 1,2 juta orang.
Hal tersebut disampaikan Harisson saat membuka kegiatan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan AMSI Kalbar yang digelar di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko kecelakaan kerja maupun meninggalnya pencari nafkah dalam keluarga.
“Jaminan sosial bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja maupun meninggalnya pencari nafkah dalam keluarga,” ujar Harisson.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Tinjau PLB Temajuk, Perbatasan Disiapkan Jadi Pusat Ekonomi Baru
Dalam upaya meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov Kalbar menilai media memiliki peran penting sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
Karena itu, kolaborasi dengan AMSI Kalbar diharapkan mampu memperluas jangkauan sosialisasi mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, baik bagi pekerja formal maupun informal.
Harisson mengatakan, media dapat membantu membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
“Hari ini kita memperkuat sinergi, kolaborasi, serta komitmen bersama dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja di Kalbar,” katanya.
Program perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya difokuskan kepada pekerja sektor formal, tetapi juga menyasar pekerja informal yang jumlahnya cukup besar di Kalimantan Barat.
Selain itu, insan pers juga menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian karena memiliki mobilitas tinggi dan menghadapi berbagai risiko saat menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.
Melalui kolaborasi dengan AMSI Kalbar, pemerintah berharap informasi mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat tersampaikan secara lebih luas dan efektif kepada masyarakat.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Lepas Kontingen Pesparawi Nasional XIV, Siap Harumkan Nama Daerah di Papua Barat
Harisson menegaskan bahwa peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, media, hingga masyarakat.
Pemilik usaha diharapkan aktif mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pekerja mandiri juga didorong untuk mengikuti program tersebut secara sukarela demi memperoleh perlindungan yang memadai.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, AMSI Kalbar, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Pemprov Kalbar optimistis cakupan perlindungan pekerja akan terus meningkat dan manfaat jaminan sosial dapat dirasakan lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.**
