BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, memastikan kondisi Kalbar tetap aman dan kondusif di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati/Wali Kota se-Kalbar dan Kepala OPD Pemprov Kalbar yang digelar secara virtual dari Balai Petitih Kantor Gubernur.
Menurut Ria Norsan, aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di Kalimantan Barat berlangsung tertib dan damai, termasuk di daerah yang sebelumnya diperkirakan tidak menggelar aksi.
“Saya pikir Kabupaten Kayong tidak ada demo, ternyata ada juga. Tapi berjalan kondusif,” ujarnya.
Fokus Pembangunan Infrastruktur dan Penanganan PETI
Dalam arahannya, Gubernur menyoroti dua isu utama, yakni perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan pertambangan tanpa izin (PETI).
Tahun ini, Pemprov Kalbar menganggarkan Rp475 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di 13 kawasan kota.
Namun, anggaran terbatas membuat perbaikan tidak bisa menyentuh seluruh titik kerusakan. Lebih dari 60% jalan kabupaten mengalami kerusakan.
Untuk PETI, pemerintah mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Saat ini baru Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu yang memiliki WPR, karena kewenangan pengajuan berada di pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.
Baca Juga : Pontianak Tinggi Temuan Campak, Cakupan Imunisasi di Kalbar Baru 33,6%
Antisipasi Hoaks di Media Sosial
Ria Norsan juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban di tengah maraknya isu liar di media sosial. Ia mencontohkan beredarnya kabar bohong soal gedung DPR RI yang disebut terbakar.
“Saya sampai telepon sana-sini untuk memastikan, ternyata tidak benar,” jelasnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar bijak bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Tiga Langkah Strategis Jaga Stabilitas Kalbar
Dalam rapat tersebut, Gubernur Ria Norsan menginstruksikan tiga langkah strategis untuk menjaga stabilitas Kalbar:
- Perkuat koordinasi dan komunikasi – Melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, media, dan aparat untuk menyampaikan informasi benar serta mencegah hoaks.
- Pendekatan humanis aparat – Aparat diminta menjalankan tugas secara persuasif dan melindungi masyarakat dari provokasi.
- Pastikan pelayanan publik tetap berjalan – Pemda harus menjaga layanan pendidikan, kesehatan, UMKM, dan investasi tetap optimal meski ada dinamika politik.
“Kalbar adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memecah belah persatuan,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi, menjaga persaudaraan, dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai contoh provinsi yang aman, damai, serta demokratis. (ing)
Sumber : Kalbarprov.go.id
