BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, resmi membuka Forum Penyusunan Dokumen Perencanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2027 di Balai Petitih, Rabu (1/7/2026). Forum ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
Forum tersebut digelar sebagai upaya menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan agar berjalan searah dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah. Melalui perencanaan yang matang, dana CSR diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta membantu percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan ekonomi dan fiskal yang dihadapi daerah. Menurutnya, setiap program CSR perlu diarahkan agar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kapasitas anggaran daerah dalam membiayai program pembangunan.
Data yang dipaparkan menunjukkan penurunan dana transfer mencapai sekitar Rp215 miliar pada 2025 dan meningkat menjadi sekitar Rp522 miliar pada 2026. Besarnya pengurangan anggaran tersebut membuat pemerintah perlu mencari strategi alternatif, termasuk memperkuat kemitraan dengan dunia usaha.
Harisson menilai situasi ini menuntut semua pihak untuk bergerak bersama agar pembangunan tetap berjalan secara optimal meski ruang fiskal semakin terbatas.
“Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian karena kondisi keuangan daerah saat ini memang menghadapi tantangan. Melalui penyelarasan ini, kita ingin memastikan setiap program CSR dapat berjalan secara terukur dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Baca Juga : Peringatan Harganas ke-33, Pemprov Kalbar Soroti Peran Keluarga di Era Digital
Harisson menegaskan bahwa CSR tidak lagi sekadar bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha akan membantu menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.
Dengan adanya dokumen perencanaan CSR yang terstruktur, perusahaan diharapkan memiliki panduan yang lebih jelas dalam menentukan prioritas program. Langkah ini juga akan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pemprov Kalbar berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada tataran administratif semata, melainkan mampu menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat.
Baca Juga : Hadiri RUPS PT Askrida, Gubernur Ria Norsan Dorong Inovasi dan Penguatan Bisnis
Melalui forum ini, pemerintah optimistis target pembangunan strategis pada 2027 tetap dapat dicapai meskipun menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar.
Keterlibatan aktif dunia usaha dalam perencanaan pembangunan dinilai mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.
Pemprov Kalbar meyakini, sinergi yang kuat antara sektor publik dan swasta akan menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.*
