BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tengah menghadapi tekanan keuangan daerah yang cukup berat akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat dan percepatan transformasi digital yang terus berkembang.
Kondisi tersebut disampaikan langsung Bupati Kubu Raya Sujiwo usai memimpin rapat pembahasan revisi harga satuan dan persiapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (26/5/2026).
Menurut Sujiwo, tekanan fiskal yang terjadi saat ini bukan hanya dialami Kabupaten Kubu Raya, tetapi juga dirasakan banyak pemerintah daerah di Indonesia. Bahkan, sejumlah daerah disebut mulai mengalami kesulitan memenuhi kewajiban belanja rutin.
“Kita bukan hanya menghadapi turbulensi digital, tapi juga badai kebijakan. Ini realita yang harus kita hadapi dengan siasat berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke, banyak daerah merasakan hal yang sama, bahkan lebih parah,” ujar Sujiwo.
Baca Juga : Kubu Raya Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, Sujiwo Tekankan Tata Kelola Keuangan Berkualitas
Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemkab Kubu Raya mengambil langkah rasionalisasi anggaran dengan menurunkan ambang batas belanja daerah dari 3,5 persen menjadi 2,5 persen.
Selain itu, Sujiwo meminta seluruh kepala perangkat daerah melakukan evaluasi dan penghematan pada pos anggaran yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
Beberapa langkah efisiensi yang menjadi perhatian Pemkab Kubu Raya di antaranya pengurangan belanja operasional internal kantor, pemangkasan anggaran konsumsi rapat, serta evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran selama tahun berjalan.
Menurut Sujiwo, kebijakan tersebut dilakukan agar fondasi keuangan daerah tetap terjaga dan penyusunan anggaran tahun berikutnya menjadi lebih kuat.
Baca Juga : Wabup Kubu Raya Dorong Perjuangan Nyata untuk Guru Honorer
Meski melakukan penghematan, Sujiwo memastikan hak pegawai terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dibayarkan penuh tanpa pengurangan.
Ia mengaku sempat menerima usulan dari sejumlah kepala perangkat daerah agar efisiensi anggaran tidak menyasar program utama maupun TPP ASN. Menanggapi hal itu, Pemkab Kubu Raya memilih mempertahankan pembayaran TPP 100 persen.
“Kita tidak boleh patah arang. Saya tetap memberikan ruang untuk TPP, namun semua harus menyesuaikan dengan situasi,” tegasnya.
Namun demikian, Sujiwo tetap meminta seluruh perangkat daerah memperketat penggunaan anggaran dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah tetap optimistis menghadapi tantangan kebijakan nasional dan terus beradaptasi dengan kondisi fiskal yang dinamis.*
Sumber :
Prokopim Kubu Raya
