BERIKABARNEWS l KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa tidak ada penyerahan wilayah kedaulatan Malaysia kepada Indonesia terkait sengketa lahan di perbatasan Sabah dan Kalimantan. Klarifikasi tersebut disampaikan Anwar di hadapan Parlemen Malaysia untuk merespons isu yang menyebut Malaysia menyerahkan lahan seluas 5.207 hektare.
Anwar menegaskan, penetapan batas negara tetap mengacu pada perjanjian historis tahun 1891 dan 1915 yang telah disepakati sejak era kolonial.
“Klaim penyerahan wilayah itu tidak benar. Yang dilakukan adalah penegasan batas berdasarkan perjanjian yang sudah lama berlaku,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, proses penentuan ulang garis batas bukanlah kebijakan baru. Negosiasi telah berjalan sejak 1977 dan dilakukan secara bertahap untuk memastikan akurasi titik koordinat perbatasan kedua negara. Putaran perundingan terbaru dimulai pada 2019 dan berhasil difinalisasi pada periode 2022–2023, meski saat ini masih menunggu ratifikasi resmi.
“Ratifikasi penting untuk menjaga hubungan diplomatik Malaysia–Indonesia serta memastikan kepastian hukum sesuai konvensi internasional,” kata Anwar.
Baca Juga : PGA Sarawak Bongkar Penyelundupan, Barang Ilegal Lebih RM35 Juta Disita dalam Dua Pekan
Menjawab kekhawatiran publik, Anwar memastikan pemerintah negara bagian Sabah terlibat penuh dalam seluruh proses perundingan. Kesepakatan, lanjutnya, dicapai atas persetujuan pemerintah Sabah sebelum difinalisasi oleh pemerintah federal Malaysia dan pihak Indonesia.
Penegasan ulang perbatasan atau Outstanding Boundary Problem (OBP) ini juga berdampak pada wilayah administratif Indonesia.
Tercatat tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara—Kabungalor, Lipaga, dan Tetagas—yang terdampak penyesuaian titik koordinat. Namun, Anwar menegaskan bahwa hanya sebagian kecil wilayah desa yang masuk ke wilayah Malaysia, bukan keseluruhan desa seperti yang ramai diberitakan.*
Sumber :
Bernama, Malaymail
