BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Kunjungan tersebut membawa sejumlah agenda penting, terutama terkait percepatan proyek infrastruktur yang dinilai menjadi kunci penguatan ekonomi di Kalimantan Barat.
Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah percepatan pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing. Infrastruktur ini dinilai sangat vital untuk mendukung optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai gerbang ekspor internasional.
Menurut Krisantus, tanpa dukungan konektivitas jalan yang memadai, potensi besar pelabuhan tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal.
“Tol Pontianak–Kijing ini menjadi urat nadi logistik Kalbar. Jalur ini akan menghubungkan pusat produksi langsung ke pintu ekspor,” ujarnya.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan: BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Ekonomi Pekerja Kalbar
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi Pelabuhan Dwikora yang membutuhkan perhatian serius, khususnya terkait pengerukan alur Sungai Kapuas akibat sedimentasi yang cukup tinggi. Kondisi ini dinilai menghambat akses kapal berukuran besar.
Tak hanya infrastruktur fisik, Krisantus juga mengangkat isu strategis terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia menilai kebijakan tata ruang harus lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.
Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain kepastian hukum atas sengketa lahan, pemberian ruang legal bagi pertambangan rakyat, serta perlindungan hak masyarakat adat dalam pembangunan.
“Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di daerah, agar memberikan kepastian hukum sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Perbaiki Tata Kelola Arsip, Sekda Kalbar: Bukan Sekadar Tumpuk Kertas di Gudang!
Dalam pertemuan tersebut, jajaran teknis Pemprov Kalbar turut menyampaikan harapan agar program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dapat dilanjutkan. Program ini dinilai sangat membantu pembiayaan pembangunan jalan provinsi yang menjadi jalur ekonomi masyarakat.
Dukungan dari pemerintah pusat dianggap penting mengingat keterbatasan anggaran di tingkat daerah.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, pihak Kementerian Koordinator memberikan respons positif dan mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Baca Juga : Bimteknas Hanura Jadi Momentum Konsolidasi dan Penguatan Legislator Daerah
Usulan yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat realisasi pembangunan.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat terus didorong.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menghadirkan konektivitas yang lebih baik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.*
