BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penegasan ini disampaikan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat peluncuran tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Ruang DAR, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Kalbar tersebut diikuti oleh 180 badan publik dari berbagai instansi di seluruh Kalimantan Barat.
Monev ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan indeks keterbukaan informasi sekaligus memastikan layanan publik berjalan lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya masyarakat.
Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan bahwa keterbukaan informasi di era digital saat ini bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Baca Juga : RDP di DPR RI, Gubernur Ria Norsan Soroti Beban PPPK terhadap APBD Daerah
Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik tidak boleh hanya dimaknai sebagai agenda rutin tahunan, tetapi harus menjadi ruang evaluasi sekaligus perbaikan berkelanjutan bagi seluruh badan publik.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi ruang bersama untuk memperkuat sinergi, saling belajar, dan membangun komitmen menghadirkan layanan informasi yang semakin terbuka kepada masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi kinerja seluruh badan publik di Kalbar yang telah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi pemerintahan. Berkat kerja kolektif tersebut, Kalimantan Barat berhasil menembus 10 besar nasional dalam pemenuhan standar keterbukaan informasi publik.
Meski demikian, Ria Norsan mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri.
Menurutnya, prestasi itu harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Baca Juga : Harga Pertamax Naik per 10 Juni 2026, Kini Rp16.650 per Liter
Melalui pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, Pemprov Kalbar menargetkan penguatan berbagai aspek strategis, mulai dari inovasi layanan digital untuk mempermudah akses informasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, hingga penguatan transparansi sebagai fondasi pembangunan daerah.
Dengan upaya tersebut, Pemprov Kalbar berharap budaya kerja yang terbuka dan akuntabel dapat semakin mengakar di seluruh badan publik.
Transparansi juga dinilai menjadi kunci penting dalam mendorong partisipasi masyarakat serta mempercepat terwujudnya pembangunan Kalimantan Barat yang berkelanjutan.*
