BERIKABARNEWS l JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pelaksanaan lelang aset rampasan negara dilakukan secara transparan dan dapat diawasi publik. Lelang terbuka tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026 dengan total 108 lot aset hasil tindak pidana korupsi senilai sekitar Rp311 miliar.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPK dalam mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus memastikan aset hasil sitaan dapat dimanfaatkan kembali secara sah dan terbuka.
Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, menegaskan bahwa seluruh proses lelang dilakukan tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Ini merupakan salah satu bentuk transparansi KPK. Tidak ada cerita KPK lelang sembunyi-sembunyi atau barangnya disembunyikan,” ujar Mungki dikutip dari InfoPublik, Minggu (14/6/2026).
Dari total aset yang dilelang, sektor properti mendominasi dengan 76 lot senilai sekitar Rp308,4 miliar. Rinciannya meliputi 30 unit tanah dan bangunan, 39 bidang tanah, serta tujuh unit apartemen.
Baca Juga : Ketersediaan Pertalite Aman, Masyarakat Diminta Tak Panik
Selain itu, KPK juga melelang aset bergerak yang terdiri dari 16 unit mobil, satu unit sepeda motor, serta empat lot alat berat dan alat konstruksi dengan nilai lebih dari Rp2,6 miliar.
Sejumlah barang bernilai ekonomi lainnya juga turut masuk dalam daftar lelang, mulai dari mesin kopi premium, perangkat face recognition, ponsel iPhone, perhiasan emas, hingga barang fashion seperti sepatu dan ikat pinggang bermerek.
Untuk menjamin keterbukaan, KPK telah membuka tahapan aanwijzing atau pemeriksaan fisik barang sejak 11 Juni 2026. Pada tahap ini, calon peserta lelang dapat melihat langsung kondisi aset sebelum mengajukan penawaran.
Mungki menjelaskan bahwa seluruh barang yang dilelang telah melalui proses penilaian resmi atau appraisal oleh tim dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
“Semua barang yang dilelang telah melalui proses penilaian resmi oleh penilai pemerintah, sehingga nilai limitnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai kondisi aktual dan harga pasar,” jelasnya.
Baca Juga : Skandal Kuota Haji Terbongkar, Negara Rugi Rp622 Miliar
Pelaksanaan lelang dilakukan secara daring melalui portal resmi lelang negara dengan sistem open bidding, sehingga masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dapat ikut serta secara mudah dan terbuka.
KPK juga melibatkan 11 KPKNL di berbagai wilayah, yakni Jakarta III, Tangerang I, Bogor, Bekasi, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Surakarta, Denpasar, Kisaran, dan Medan, untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur.
Seluruh tahapan lelang akan diawasi langsung oleh pejabat lelang dari DJKN Kementerian Keuangan guna menjamin pelaksanaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui lelang aset rampasan korupsi ini, KPK menegaskan bahwa hasil tindak pidana korupsi tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya. Seluruh hasil lelang akan dikembalikan kepada negara untuk kepentingan masyarakat luas.**
