BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Bapperida terus mematangkan langkah strategis dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Kantor Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan agar lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Konsultasi publik itu dipimpin Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalbar, Irwan Lahnisafitra.
Hadir pula perwakilan dari Bapperida Kabupaten Landak, Sekadau, Sanggau, serta sejumlah perangkat daerah terkait lainnya.
Irwan mengatakan, penyusunan Rencana Aksi Tahunan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan kemiskinan yang masih dihadapi masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pembangunan yang membutuhkan komitmen bersama. Kami ingin Rencana Aksi Tahunan ini disusun secara terintegrasi dan berbasis kebutuhan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Jelang Musim Kemarau, Teknologi AI dan Apel Siaga Perkuat Pencegahan Karhutla di Ketapang
Ia menjelaskan, penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Selain itu, kegiatan tersebut juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 mengenai tata kerja koordinasi penanggulangan kemiskinan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyiapkan draft RAT yang nantinya menjadi pedoman utama pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah Kalbar.
Dalam forum tersebut, peserta dari berbagai kabupaten/kota turut menyampaikan sejumlah masukan.
Baca Juga : Jembatan Perintis di Jagoi Babang Resmi Dibuka, Permudah Akses Warga Perbatasan
Di antaranya terkait penguatan basis data kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu, strategi pemberdayaan ekonomi lokal, hingga percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Irwan menegaskan seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan dokumen perencanaan sebelum ditetapkan secara resmi.
“Masukan dari kabupaten dan kota sangat penting agar implementasi program nantinya lebih efektif, terukur, dan mampu menjawab tantangan kemiskinan di Kalimantan Barat,” tambahnya.
Melalui konsultasi publik ini, Bapperida Kalbar berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah semakin kuat sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
