Diskon Iuran JKK–JKM 50 Persen untuk Ojol dan Kurir Berlaku Mulai 2026

Pemerintah umumkan diskon iuran JKK dan JKM bagi pengemudi ojek online dan kurir tahun 2026. (unsplash.com/@laziness)

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi 2026 dengan menyasar pekerja sektor transportasi yang berisiko tinggi di jalan raya. Mulai Januari 2026, pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir angkutan, hingga kurir logistik mendapatkan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Melalui kebijakan ini, iuran JKK–JKM yang sebelumnya sebesar Rp16.800 per bulan kini dipangkas menjadi Rp8.400 per bulan. Stimulus tersebut bertujuan meringankan beban ekonomi pekerja mandiri sekaligus memperluas perlindungan sosial bagi kelompok dengan risiko kerja tinggi.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang agar jaminan sosial semakin terjangkau oleh masyarakat pekerja informal.

“Pekerja transportasi mendapatkan potongan iuran 50 persen, dari Rp16.800 menjadi Rp8.400 per bulan. Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja mandiri,” ujar Indah, Senin (19/1/2026).

Diskon iuran ini berlaku bagi pengemudi dan kurir, baik yang bekerja melalui platform digital maupun konvensional. Program tersebut dapat dimanfaatkan oleh peserta lama maupun peserta baru, selama iurannya dibayarkan secara mandiri.

Namun demikian, Indah menegaskan bahwa stimulus ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iurannya sudah ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga : Harga ICP Desember 2025 Turun ke 61,1 Dolar AS

Pemerintah menetapkan masa berlaku diskon cukup panjang, yakni selama 15 bulan, terhitung mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan perlindungan sosial di tengah dinamika ekonomi.

Meski iuran lebih ringan, manfaat JKK dan JKM tetap optimal. Program JKK memberikan perlindungan penuh atas risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, termasuk biaya pengobatan tanpa batas dan santunan. Sementara JKM menjamin santunan tunai bagi ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Melalui stimulus ini, pemerintah berharap kesejahteraan pekerja sektor transportasi semakin terjaga serta kesadaran akan pentingnya jaminan sosial terus meningkat. *

 

Sumber :

InfoPublik

BRIN dan UiTM Malaysia Jajaki Riset Limbah Biomassa untuk Solusi Lingkungan

BERIKABARNEWS l SERPONG – Badan Riset dan Inovasi...

BRIN dan Universiti Teknologi MARA Malaysia menjajaki kerja sama penelitian material fungsional berbasis limbah biomassa di Serpong. (Foto: BRIN)

Yusril: Kekosongan Jabatan Wapres Tak Ganggu Pemerintahan

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum,...

Yusril Ihza Mahendra menyampaikan penjelasan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden. (Foto: youtube.com/@kumhamimipas)

Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Sebut Kesatria

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi...

Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Proses Pengganti Wapres Segera Dibahas

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)...

Ketua MPR Ahmad Muzani saat memberikan keterangan terkait penerimaan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. (Foto tangkapan layar/ Youtube Kompas TV)

Nusron Wahid Ungkap Penertiban HGU 11 Perusahaan, Kalbar Terbanyak

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata...

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan penertiban HGU terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terkait karhutla, mayoritas berada di Kalimantan Barat. (Foto: ATR/BPN)

120 Anggota DPR Usulkan HMP untuk Pemakzulan Gibran

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR...

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin rapat penerimaan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran di Kompleks Parlemen Senayan. (Tangkapan Layar/ youtube.com/@TVRPARLEMEN)

berita terkini