BERIKABARNEWS l – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperketat kebijakan imigrasi dengan memperluas larangan perjalanan atau travel ban. Dalam keputusan terbaru yang diumumkan pada Selasa lalu, pemerintah AS resmi melarang warga dari tujuh negara tambahan, termasuk pemegang paspor Otoritas Palestina, untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat.
Dengan kebijakan ini, jumlah negara yang warganya menghadapi pembatasan perjalanan ke AS kini hampir mencapai 40 negara. Aturan tersebut diberlakukan berdasarkan kewarganegaraan dan memperketat prosedur perjalanan rutin, bahkan terhadap sejumlah negara yang sebelumnya memiliki hubungan diplomatik relatif baik dengan Washington.
Dalam proklamasi resmi Gedung Putih, pemerintah AS menyebut perluasan travel ban dilakukan atas dasar keamanan nasional. Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk menyaring warga asing yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan masyarakat Amerika.
Selain alasan keamanan, Presiden Trump juga menekankan perlindungan terhadap aspek ideologi dan sosial. Ia menyatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga budaya, sistem pemerintahan, institusi, serta prinsip dasar negara Amerika Serikat dari pengaruh yang dianggap merugikan.
Larangan perjalanan terbaru menyasar sejumlah kawasan strategis. Dari Timur Tengah, kebijakan ini mencakup Suriah serta pemegang paspor Otoritas Palestina.
Dari kawasan Afrika, negara yang terdampak antara lain Burkina Faso, Mali, Niger, Sierra Leone, dan Sudan Selatan. Sementara dari Asia Tenggara, Laos turut masuk dalam daftar pembatasan.
Baca Juga : Zelensky Ungkap Draf Damai ‘Sangat Layak’ untuk Akhiri Perang
Selain larangan penuh, pemerintah AS juga memberlakukan pembatasan perjalanan sebagian terhadap warga dari Nigeria, Pantai Gading, dan Senegal. Kebijakan terhadap Senegal menjadi perhatian karena negara tersebut merupakan peserta Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Meski atlet dipastikan tetap dapat masuk, belum ada kejelasan terkait izin perjalanan bagi para pendukung.
Perluasan travel ban ini menuai kritik dari sejumlah organisasi kemanusiaan. Global Refuge, kelompok berbasis Kristen yang mendukung pengungsi, menilai kebijakan tersebut berisiko memperburuk kondisi kelompok rentan.
Presiden dan CEO Global Refuge, Krish O’Mara Vignarajah, menilai pemerintah AS kembali menggunakan narasi keamanan untuk membenarkan larangan menyeluruh, alih-alih menerapkan penyaringan individual berbasis bukti.
Sementara itu, beberapa negara masih tetap berada dalam daftar larangan penuh yang diberlakukan sebelumnya, di antaranya Afghanistan, Chad, Iran, Libya, Myanmar, Sudan, Yaman, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, dan Somalia.
Di sisi lain, pemerintah AS memberikan sedikit pelonggaran bagi warga Turkmenistan. Negara Asia Tengah tersebut kini kembali dapat mengajukan visa Amerika Serikat, meski terbatas pada kategori non-imigran.
Pemerintah AS juga dilaporkan hampir menghentikan seluruh program penerimaan pengungsi, dengan pengecualian terbatas bagi minoritas Afrikaner kulit putih dari Afrika Selatan. (ing)
Sumber :
AFP
