BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Suasana di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (4/5/2026) tampak berbeda. Di tengah aksi unjuk rasa yang digelar buruh dan mahasiswa, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, turun langsung menemui massa untuk membuka ruang dialog terbuka.
Kehadiran Sekda di tengah demonstran bukan sekadar simbolis. Ia memilih berdialog langsung guna menyerap berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja, mulai dari ketidakpastian kerja hingga perlindungan hak-hak buruh di lapangan.
Dalam dialog tersebut, buruh menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai mendesak. Kepastian kontrak kerja dan jaminan pensiun menjadi isu utama, seiring masih banyaknya pekerja yang merasa belum memiliki perlindungan finansial jangka panjang.
Baca Juga : Saprahan Khatulistiwa 2026 Dorong UMKM Kalbar Go Global dan Ekonomi Digital
Selain itu, massa juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja perempuan serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya di sektor perkebunan sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi di Kalimantan Barat.
“Kami memahami apa yang disampaikan rekan-rekan buruh. Semua aspirasi ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Harisson di hadapan massa aksi.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah nyata, tidak hanya menampung aspirasi.
Sejumlah upaya strategis yang akan didorong antara lain mempercepat respons terhadap laporan pelanggaran ketenagakerjaan, memperluas cakupan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta memperketat pengawasan terhadap standar K3 di lapangan.
Penguatan pengawasan ini dinilai penting agar perusahaan benar-benar mematuhi regulasi dan memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja.
Baca Juga : Hardiknas 2026, Momentum Transformasi Pendidikan Kalbar yang Lebih Inklusif
Pemprov Kalbar berharap dialog terbuka ini dapat menjadi langkah awal membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah, buruh, dan pengusaha.
Pendekatan kolaboratif dinilai lebih efektif dalam menciptakan iklim kerja yang sehat dan berkelanjutan.
Harisson menegaskan, perlindungan terhadap buruh bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami ingin tercipta kondisi kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.*
