BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2026.
Menurut Bahasan, seluruh masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan APBD. Ia menekankan bahwa setiap pandangan tersebut bermuara pada satu tujuan bersama, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan anggaran yang berfokus pada kepentingan masyarakat.
“Semua pandangan fraksi bermuara pada upaya peningkatan PAD dan pemanfaatan anggaran untuk hal-hal yang benar-benar menyentuh kesejahteraan masyarakat,” ujar Bahasan usai mengikuti rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Ranperda APBD 2026, Selasa (4/11/2025).
Lebih lanjut, Bahasan menjelaskan bahwa arah kebijakan APBD 2026 akan tetap berorientasi pada pembangunan yang inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan dasar dan aksesibilitas masyarakat.
Pemkot Pontianak juga berkomitmen memperkuat partisipasi publik melalui peningkatan layanan dan efisiensi birokrasi berbasis digital.
“Digitalisasi pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Prinsipnya bukan untuk mempersulit, tetapi justru mempercepat dan menyederhanakan proses layanan,” tuturnya.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Serahkan Bantuan Operasional untuk 880 Guru Ngaji Tradisional
Bahasan menambahkan, beberapa fraksi DPRD menyoroti pentingnya penguatan layanan publik berbasis teknologi serta tata kelola anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Pemkot Pontianak akan menindaklanjuti seluruh masukan tersebut secara konstruktif dalam pembahasan lanjutan bersama DPRD.
“Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, kita berharap rancangan APBD 2026 dapat disepakati dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, efisiensi, dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya.
Langkah ini menjadi wujud komitmen Pemkot Pontianak dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
Prokopim
