BERIKABARNEWS l YANGON – Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), sekutu utama militer Myanmar, mengklaim kemenangan besar di wilayah yang sebelumnya dikuasai tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi. Klaim ini memicu kritik dari pengamat yang menilai pemilu tersebut hanya strategi junta untuk memperkuat kekuasaan mereka.
Proses pemungutan suara berlangsung selama sebulan, sebagai babak baru pasca kudeta 2021 yang menggulingkan pemerintahan sah Suu Kyi. Saat itu, militer menuding adanya kecurangan meski partai pro-demokrasi menang telak.
USDP dilaporkan berhasil mengamankan kursi di Kawhmu, kawasan Yangon yang menjadi basis suara Suu Kyi. Seorang pejabat USDP menyebut partainya meraih 15 dari 16 kursi majelis rendah di wilayah tersebut.
Pada tahap pertama, USDP hampir menyapu bersih 90% kursi majelis rendah, memperkuat dominasi proksi militer di sistem pemerintahan baru.
Para aktivis dan pendukung demokrasi menilai pemilu ini sebagai sandiwara yang dimanipulasi. Dengan pembubaran partai Suu Kyi dan penahanan tokoh-tokoh kunci, oposisi praktis tidak memiliki ruang untuk bersaing.
Pakar hak asasi manusia PBB, Tom Andrews, menegaskan, “Junta merekayasa pemilu ini untuk menciptakan fasad legitimasi, sementara kekerasan dan penindasan di lapangan terus berlanjut.”
Baca Juga : Tragedi Gunung Sampah di Cebu: 4 Tewas, Puluhan Hilang
Situasi politik Myanmar saat ini masih penuh tantangan: seperempat kursi parlemen dicadangkan untuk militer, lebih dari 22.000 tahanan politik termasuk Suu Kyi masih dipenjara, dan undang-undang baru mengancam pengkritik dengan hukuman hingga 10 tahun penjara.
Di balik klaim kemenangan politik, konflik bersenjata terus berkecamuk. Banyak wilayah yang dikuasai pemberontak tidak menggelar pemungutan suara sama sekali.
Data ACLED mencatat sejak kudeta terjadi, sekitar 90.000 orang tewas akibat kekerasan, termasuk 68 korban pada hari pertama pemungutan suara Desember lalu.
Junta menjanjikan tahap terakhir pemungutan suara pada 25 Januari akan “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.” Namun bagi warga yang hidup di bawah bayang-bayang militer, janji tersebut terasa jauh dari kenyataan demokrasi yang mereka harapkan. (ing)
Sumber :
AFP
