BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai langkah terobosan. Salah satu upaya terbaru dilakukan lewat Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan.
Rapat evaluasi tersebut digelar di Aula Balai Petitih, Senin (15/6/2026), dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Forum ini difokuskan pada evaluasi sekaligus perumusan strategi konkret untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah di Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam upaya meningkatkan PAD. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah penertiban kendaraan bermotor berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat.
Menurutnya, kendaraan tersebut selama ini ikut memanfaatkan infrastruktur daerah, namun kontribusi pajaknya tidak masuk ke kas daerah Kalbar. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani melalui langkah penertiban yang lebih sistematis dan berkelanjutan di lapangan.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga terus mendorong optimalisasi layanan digital melalui sistem e-Samsat.
Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Penguatan sistem digital seperti e-Samsat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah dan meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan,” ujar Krisantus.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Ungkap Pendapatan APBD Kalbar 2025 Melebihi Target
Krisantus menegaskan bahwa forum SIKADA tidak hanya menjadi agenda evaluasi, tetapi juga ruang untuk mencari solusi bersama atas berbagai tantangan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Ia meminta seluruh pihak untuk tidak memaknai evaluasi sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan sebagai langkah perbaikan sistem secara kolektif demi hasil yang lebih optimal.
“Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi bersama. Kita harus melihat secara objektif potensi pendapatan daerah yang masih belum tergali dan bagaimana strategi untuk mengoptimalkannya,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa hasil dari optimalisasi PAD akan kembali digunakan untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Gandeng AMSI Tingkatkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Untuk mencapai target peningkatan PAD yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Tidak hanya melibatkan perangkat daerah, tetapi juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta instansi vertikal lainnya.
Penguatan koordinasi ini dinilai krusial, terutama dalam hal pengawasan, validasi data, dan optimalisasi objek pajak di lapangan agar potensi pendapatan daerah dapat tergali secara maksimal.
Dengan strategi yang lebih terarah, penguatan digitalisasi layanan, serta kerja sama lintas sektor yang solid, Pemprov Kalbar optimistis mampu meningkatkan PAD secara signifikan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih mandiri secara fiskal, maju, dan sejahtera.*
