BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut ditunjukkan dalam pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS di Kantor Wilayah BPS Kalimantan Barat, Senin (15/6/2026).
Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam menghadirkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, hasil sensus nantinya akan membantu pemerintah memetakan potensi ekonomi masyarakat sekaligus menentukan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Dari data hasil Sensus Ekonomi diharapkan kita dapat memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak memerlukan data ekonomi yang valid agar berbagai kebijakan dapat dirancang secara lebih efektif. Mulai dari penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Lakukan Job Fit, Jabatan Kepala Bapperida dan Kesbangpol Segera Diisi
Dalam pelaksanaan SE 2026, sebanyak 428 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 4.701 petugas yang bertugas di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Vivi juga mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas pendata dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
“Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia mengingatkan pentingnya menghadirkan data yang benar agar kebijakan yang dihasilkan juga tepat.
“Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, lalu kita semua mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar, sehingga kebijakannya pun tidak benar,” ujarnya usai pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026.
Harisson menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pelaksanaan sensus sehingga mutu data yang dihasilkan harus benar-benar dijaga. Ia juga mengapresiasi kesiapan para petugas yang akan bertugas sebagai penjamin kualitas data.
“Saya bangga dengan Bapak-Ibu sekalian yang sudah siap dan dibekali untuk menjamin mutu data Sensus Ekonomi tahun 2026,” katanya.
Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan, termasuk dalam mendukung pengembangan sektor UMKM di Kalimantan Barat.
“Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, saya kira akan memudahkan pimpinan daerah untuk mengambil kebijakan,” tuturnya.
Pemerintah daerah, lanjut Harisson, akan terus mendukung pelaksanaan sensus melalui sosialisasi kepada masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang jujur dan lengkap.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Dorong Lansia Tetap Mandiri, Sehat dan Produktif
Deputi Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Eddy Mahmud, turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten dan kota atas dukungan yang diberikan sejak tahap perencanaan.
“Kami menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sampai saat ini kami terus dibantu dalam perencanaan dan pelaksanaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 ditentukan oleh dua hal utama, yakni cakupan pendataan dan kualitas data yang dihasilkan.
“Saya ingin menyampaikan pesan dari Ibu Kepala BPS Republik Indonesia bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dilihat dari dua sisi penting, yaitu coverage atau cakupan dan kualitas data,” katanya.
Muhammad Eddy juga mengajak seluruh jajaran petugas sensus mulai dari Penjamin Kualitas Data, Koordinator Mitra Lapangan, Pengawas Mitra Lapangan hingga Petugas Pendata Lapangan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Mulai 15 Juni 2026, para petugas akan melakukan pendataan secara door to door guna memastikan seluruh kegiatan usaha di Kalimantan Barat tercatat dengan baik.
“Bapak-Ibu semua adalah garda terdepan BPS. Mari kita berikan data yang berkualitas dan sesuai kondisi lapangan dengan penuh kejujuran,” tutupnya.**
