Kemen PU Genjot Jalan Perbatasan Kalimantan–Malaysia

Menteri PU Dody Hanggodo meninjau jalan penghubung Malinau menuju perbatasan Malaysia di Kabupaten Nunukan. (Foto: pu.go.id)

BERIKABARNEWS l NUNUKAN – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mempercepat penanganan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kalimantan–Malaysia sepanjang 2.300 kilometer. Langkah ini dilakukan melalui inventarisasi kebutuhan teknis di lapangan serta percepatan pengerjaan tahap pertama sepanjang 300 kilometer.

Penanganan jalur perbatasan tersebut mencakup tiga wilayah, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Proyek ini ditargetkan rampung pada akhir 2028 sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan target tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke titik nol Long Bawan dan meninjau trase jalan penghubung Malinau menuju perbatasan Malaysia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga : SAREX MALINDO-45 2026, Indonesia-Malaysia Perkuat SAR

Dalam kunjungan tersebut, Dody menginstruksikan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara untuk meningkatkan standar teknis jalan nasional di Kabupaten Malinau.

Salah satu prioritasnya adalah memperlebar badan jalan hingga mencapai standar 7 meter.

Selain pelebaran jalan, Kemen PU juga memprioritaskan pembangunan dan penataan drainase di sisi kiri dan kanan jalan. Lebar saluran air akan disesuaikan dengan kondisi lahan di setiap ruas.

“Memang jalan nasional tadi kurang lebar, jadi saya minta itu tadi distandarkan jalan nasional semua jadi lebar 7 meter. Sisi kanan dan kirinya untuk drainase tergantung kondisi lahannya, kalau memang ada mesti 2 meter, kalau tidak ada 1 meter pun cukup,” kata Dody.

Baca Juga : Sarawak Jajaki Pasokan Beras Sambas Lewat Perbatasan Aruk

Kemen PU juga meminta BPJN Kalimantan Utara menginventarisasi kembali titik-titik yang belum tersentuh penanganan, terutama kawasan rawan tanah longsor dan akses jalan menuju bandara di wilayah perbatasan.

Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan konektivitas di kawasan perbatasan tetap terjaga dan kebutuhan penanganan infrastruktur dapat dipetakan secara menyeluruh.

Selain peningkatan kualitas jalan, pemerintah juga merencanakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru di salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia.

Perbaikan jalan, penataan drainase, dan rencana pembangunan PLBN baru diharapkan dapat memperkuat konektivitas kawasan perbatasan, mendorong pemerataan ekonomi, serta meningkatkan peran Kalimantan sebagai beranda depan Indonesia.*

SAREX MALINDO-45 2026, Indonesia-Malaysia Perkuat SAR

BERIKABARNEWS l JOHOR BAHRU – Indonesia dan Malaysia...

Latihan bersama SAR Indonesia dan Malaysia dalam SAREX MALINDO-45 Tahun 2026 untuk memperkuat kesiapsiagaan di Selat Malaka. (Foto: instagram.com/sar_nasional)

Izin 6 Perusahaan Dibekukan, Kemenhut Tegas Tangani Karhutla

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan...

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin enam perusahaan terkait karhutla di Kalimantan Tengah. (Foto: Setpres RI)

Indonesia-Malaysia Sepakat Batasi Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

BERIKABARNEWS l DENPASAR – Indonesia dan Malaysia sepakat...

Menteri Komunikasi Indonesia dan Malaysia membahas perlindungan anak di ruang digital dalam Bali Tech Week 2026. (Foto: Komdigi)

BNPT Dorong Guru Jadi Benteng Pertama Cegah Paham Kekerasan di Ruang Digital

BERIKABARNEWS l MEDAN – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme...

Guru dan peserta mengikuti pelatihan literasi digital berbasis moderasi yang digelar BNPT dan FKPT Sumatera Utara di Medan.

Karhutla Belum Usai, Menko Polkam Bahas Situasi Papua

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan...

Menko Polkam Dudung Abdurachman memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas karhutla, situasi Papua, dan ekonomi di Jakarta. (Foto: instagram.com/polkamri)

Kemenhut Sanksi 32 Perusahaan Karhutla, Kalbar Terbanyak

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan...

Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang konsesi terkait karhutla, dengan sembilan perusahaan di antaranya berada di Kalimantan Barat. (Dok. Kemenhut)

berita terkini