BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (5/11/2025).
Dalam pidatonya, Wali Kota Edi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh masukan, saran, serta kritik konstruktif dari masing-masing fraksi DPRD. Ia menegaskan, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah tahun mendatang.
“Segala pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi menjadi cerminan dari komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” ujar Edi.
Efisiensi Anggaran dan Kinerja ASN
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Wali Kota menyebut pentingnya evaluasi terhadap perangkat daerah dengan serapan anggaran rendah. Ia menegaskan penempatan ASN dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai standar kompetensi serta rekomendasi Tim Penilaian Kinerja.
“Pemerintah Kota Pontianak akan terus meningkatkan potensi dan kompetensi ASN agar pelayanan publik semakin baik dan profesional,” ungkapnya.
Dorong Lapangan Kerja dan Sinergi Dunia Usaha
Kepada Fraksi PKS, Edi menyampaikan bahwa Pemkot berkomitmen menjalankan belanja daerah secara efisien dengan fokus pada kepentingan publik. Ia juga menanggapi usulan peningkatan lapangan kerja dengan memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha, melalui program magang, campus hiring, job fair, dan forum kemitraan.
Selain itu, Pemkot juga melakukan pemeliharaan pohon, normalisasi parit, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong.
Optimalisasi Pendapatan dan Investasi Daerah
Menanggapi Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem, Wali Kota mengapresiasi dukungan terhadap efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah. Ia menjelaskan, Pemkot telah membentuk Tim Optimalisasi PAD lintas OPD dan melaksanakan Pajak Award bagi wajib pajak patuh.
Edi juga menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tetap berpedoman pada belanja wajib, yakni 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur pelayanan publik.
“Kita juga membuka ruang pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), untuk mendorong investasi daerah,” tambahnya.
Penguatan Fiskal dan Pengelolaan Aset
Menanggapi Fraksi Golkar, Edi menjelaskan langkah penguatan fiskal daerah melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan akademisi.
Pemkot Pontianak juga mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui inventarisasi, digitalisasi, serta pemanfaatan aset menganggur agar memberi nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan Layanan Publik, Pendidikan dan Kesehatan
Dalam tanggapannya terhadap Fraksi PKB, Edi menegaskan komitmen Pemkot untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan fasilitas kesehatan baru serta pemanfaatan dana hibah untuk peningkatan layanan.
“Di bidang pendidikan, kami terus memperluas pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang belajar, serta penyediaan sarana TIK untuk menunjang mutu pembelajaran,” jelasnya.
Baca Juga : APBD 2026 Pontianak Difokuskan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Penanganan Banjir dan Transportasi Publik
Menjawab Fraksi Demokrat, Edi memaparkan program prioritas seperti penanganan banjir, pembangunan drainase lingkungan, pengaturan lalu lintas, serta pengembangan transportasi publik yang aman dan layak.
Pemkot juga meningkatkan layanan kesehatan dan sosial melalui perluasan kepesertaan BPJS, penyaluran bantuan sosial, dan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, Pemkot memperkuat pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui pembangunan TPS3R, penguatan bank sampah, dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha pengelolaan sampah.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Edi menegaskan, seluruh masukan fraksi DPRD merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
“Dengan dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat, kami optimistis APBD 2026 dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (ndo)
Prokopim
